Keracunan MBG yang menimpa lebih dari 1.300 siswa di Jawa Barat menunjukkan kegagalan sistemik program ambisius pemerintah. Insiden massal ini terjadi dalam rentang empat hari, mulai dari Kecamatan Cipongkor hingga Cihampelas. Akibatnya, ribuan keluarga merasakan kekecewaan mendalam terhadap program yang seharusnya memberikan nutrisi berkualitas.

Program Makan Bergizi Gratis mengalami krisis kepercayaan setelah berbagai laporan keracunan bermunculan. Selain di Bandung Barat, kasus serupa dilaporkan di sepuluh provinsi dengan total 17 kejadian. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam implementasi program ini. Namun demikian, respons pemerintah terhadap investigasi menyeluruh masih terkesan lambat dan tidak komprehensif.

Orangtua dan guru mengungkapkan frustrasi mereka terhadap lemahnya sistem pengawasan. Dugaan keterlibatan oknum penting dalam jaringan penyedia makanan mempersulit proses investigasi transparan. Hal ini membuat masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi korban keracunan MBG.

Evaluasi menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada standar operasional yang tidak konsisten. Makanan dimasak terlalu dini sehingga kualitasnya menurun drastis saat dikonsumsi siswa. Selain itu, kapasitas dapur tidak sebanding dengan jumlah porsi yang harus disediakan setiap harinya. Dampaknya, proses produksi menjadi terburu-buru dan mengabaikan protokol keamanan pangan yang ketat.

Pihak sekolah seperti SMAIT Dipatiukur merasa bertanggung jawab memberikan edukasi keamanan pangan kepada siswa dan orangtua. Meski demikian, tanpa dukungan sistem yang andal dari penyedia makanan, upaya tersebut menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, orangtua, dan pemerintah menjadi kunci utama perbaikan program kedepan.